Rencana Perubahan UU No. 103 Tentang Pengembangan Al-Azhar

dikbudcairo.org - Terhitung mulai 06 Oktober 2010, website resmi Atase Pendidikan KBRI Cairo yang semula berdomain www.dikbudcairo.org dan telah terdaftar sejak Agustus 2005, kini resmi... < - > dikbudcairo.org < - > dikbudcairo.org - Guna menumbuh-kembangkan kesadaran akan pentingnya berorganisasi secara profesional, Kesepakatan Masyrakat Minang (KMM) Mesir, berkerjasama dengan Forum Studi Al Makki dan... < - > dikbudcairo.org < - > dikbudcairo.org - Seorang harus mempunyai opsesi dan bermimpi setinggi-tingginya, hal itulah yang disampaikan oleh Atdik KBRI Cairo, Prof. Dr. Sangidu, M.Hum. dalam acara Halal Bihalal dan... < - > dikbudcairo.org < - > dikbudcairo.org - Masih dalam rangka memeriahkan HUT RI ke 65, sanggar seni De Tila Batayla, Gorontalo diundang KBRI Cairo guna mempromosikan seni budaya Indonesia bagian timur di Mesir.... < - > dikbudcairo.org < - > dikbudcairo.org - Bertempat di Auditorium Shalah Kamil Universitas al Azhar Nasr City Cairo, pada hari Jum`at, tanggal 24 September 2010 diadakan Seminar Umum Ekonomi Islam. Seminar yang... < - > dikbudcairo.org < - >

Sabtu, 21 Februari 2009 15:39

Setekah berusia sekitar 50 tahun lebih, UU No. 103 tentang pengembangan Al-Azhar kini mendapat sorotan. Rektor Universitas Al-Azhar,

Dr. Ahmed Thayyib menyatakan bahwa UU tersebut menghambat pengembangan Al-Azhar karena UU tersebut dibuat pada masa yang keadaannya telah berubah dan berbeda dengan keadaan masa kini. Perdana Menteri Dr. Ahmed Nazhif telah membentuk sebuah panitia hukum yang dipimpin oleh Dr. Abdulllah al-Husayni, Wakil Rektor bidang Pasca sarjana, untuk melakukan pengkajian dalam rangka perubahan terhadap UU tersebut.

Staf Ahli Rektor, Dr. Abdul Daym Nushayr memandang perlunya segera mengubah UU tersebut agar sesuai dengan perkembangan masa kini dan penambahan kuantitas serta fakultas-fakultas baru. Nushayr menambahkan bahwa al-Azhar adalah perguruan tinggi terbesar di Mesir, dengan sekitar setengah juta mahasiswa. Menurut Nushayr, umumya seorang rektor memeriksa seluruh persoalan administratif termasuk dalam hal penentuan seorang dekan maupun wakil-wakilnya. Namun tidak demikian yang terjadi di Al-Azhar. Grand Sheikh-lah yang menentukan semua itu dan kemudian dimintakan persetujuan dari Perdana Menteri. Karena itu, usul agar kewenangan dikembalikan kepada Rektor adalah usul yang tepat.