Laporan Khusus: Perwakilan Masisir Hadiri KIPI di Australia
Ditulis oleh Nasrul Fahmi Zaki Fuadi
Kamis, 02 September 2010 01:35
dikbudcairo.org - Dalam rangka menghadiri "Konferensi Internasional Pelajar Indonedonesia" (KIPI) 2010 di Victoria University, Melbourne-Australia dan pertemuan informal para Atase Pendidikan /staf, KBRI Cairo mengirimkan tiga delegasi (mewakili komunitas mahasiswa Indonesia di Mesir) dan didampingi staf Atase Pendidikan. Konferensi ini bertema: “Thinking of Home While Away: The Contribution of Indonesian Students Studying Overseas for Education in Indonesia.” Adapun tema yang diangkat dalam pertemuan informal Atase Pendidikan adalah seputar perkembangan pendidikan serta pola pembinaan mahasiswa di negara akreditasi.
Para delegasi Cairo tersebut adalah: Mayyadah (juara I Lomba Karya Ilmiah Populer KBRI Cairo), Romli Syarqowi, S.Ag. Dipl (juara II Lomba Karya Ilmiah Populer KBRI Cairo), Muhamad Syadid (Wakil Presiden PPMI) dan Cecep Taufikurrohman, MA (Staf Atase Pendidikan).
Abstraksi Perjalanan dan Ketibaan di Melbourne Australia
Perjalanan panjang Cairo-Melbourne ditempuh para delegasi dan berakhir pada 15/7/2010 pukul 20.00 WM. Saat itulah, mereka tiba di Bandara Tullamarine, Melbourne. Setelah dicecar berbagai pertanyaan oleh petugas imigrasi dan keamanan Australia, pukul 21.00 WM mereka dipersilahkan keluar bandara dan dijemput serta ditempatkan di penginapan oleh 3 orang panitia KIPI.
Seputar Konferensi: Pelaksanaan Kegiatan dan Hasil KIPI diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) dan berlangsung dari 16-18 Juli 2010 di Victoria University, Kampus Flinders, Melbourne dengan agenda-agenda yang sangat padat.
Sessi Pembukaan (Hari Pertama) Konferensi dibuka tanggal 16 Juli 2010 jam 15.00 WM di lantai 9 Victoria University oleh Duta Besar RI Canberra (Bapak Primo Alui Joelianto). Dari pihak Indonesia, hadir para pejabat terkait dari KBRI Canberra (Atase Pendidikan dan staf serta fungsi-fungsi lain) ditambah pejabat terkait dari Konjen RI Melbourne, utusan mahasiswa Indonesia dari seluruh dunia yang sebagian besar terdiri atas para researcher program S-2 dan S-3, para pembicara dari tanah air seperti: Prof. Dr. Ainunnaim, MBA (Wakil Rektor Senior UGM Bidang Administrasi, Keuangan dan SDM), Dr. Taufik Hanafi (BAPPENAS sebagai keynote Speech pembukaan), ICW dan masyarakat Indonesia yang sudah menetap di Australia. Dari pihak asing, acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Victoria University, para pembicara ahli dari beberapa perguruan tinggi di Australia para mahasiswa serta masyarakat Australia.
KIPI 2010 ini terdiri atas dua diskusi utama yang diisi para pembicara dari kalangan pemerintahan, LSM dan para akademisi. Selain itu, 32 makalah mahasiswa dipresentasikan pula pada acara tersebut secara maraton oleh para mahasiswa Indonesia, baik yang belajar di berbagai perguruan Tinggi Australia seperti (University of Melbourne, RMIT University, La Trobe University, Victoria University, Deakin University, Swinburne University, Monash University serta Holmes Institute) dan perguruan tinggi lainnya, maupun para delegasi dari negara-negara lain seperti: Amerika Serikat, Inggris, Mesir, Taiwan dan Filipina.
Hari Kedua Keesokan harinya (Sabtu, 17 Juli 2010) pukul 09.00 acara dilanjutkan dengan Diskusi Panel I bertema: "Internasionalisasi Pendikan Tinggi di Indonesia". Sessi ini menghadirkan tiga pembicara: Prof. Ainun Na'im (Wakil Rektor Senior UGM Bidang Administrasi, Keuangan dan SDM), Dr. Erlenawati Sawir (peneliti di International Education Research Centre, Central Queensland University dan Prof. Tanya Fitzgerald (Professor Educational Leadership, Management and History, La Trobe University, Australia).
Ringkasan Diskusi Panel Hari Kedua
Sessi ini menyoroti trend internasionalisasi pendidikan tinggi di tanah air yang perlu dicermati secara kritis. Bila tidak, internasionalisasi malah akan menghambat akses golongan miskin untuk memperoleh pendidikan, tergerusnya nilai-nilai lokal yang semestinya bisa menjadi modal, dan terpisahnya dunia akademik dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Untuk menjawab berbagai resiko tersebut, internasionalisasi pendidikan tinggi di tanah air harus mengacu pada prinsip pendidikan sebagai hak dasar warga negara dimana akses semua golongan dalam masyarakat harus tetap dinomorsatukan. Selain itu, trend ini harus dipahami sebagai politik kultural untuk mengembangkan nilai-nilai multikulralisme dan kosmopolitanisme menuju ‘pandangan dunia’ yang lebih luas dan terbuka.
Terakhir, internasionalisasi harus dalam kerangka peningkatan kualitas menuju ‘world-class university’ yang dibarengi dengan berbagai program pengembangan masyarakat sebagia saluran komunikasi dan kontribusi antara dunia akademik dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
Presentasi Mahasiswa di Hari Kedua Setelah sessi ini berakhir dan break sejenak, acara dilanjutkan dengan presentasi makalah peserta yang dibagi ke dalam dua kelompok. Pada hari kedua ini, ada 21 makalah yang dipresentasikan peserta secara maraton, termasuk dua makalah dari delegasi dari Mesir. Makalah-makalah tersebut mencakup berbagai isu strategis, antara lain: studi komparatif pendidikan di berbagai negara yang menganut desentralisasi, dilema privatisasi pendidikan, nasib guru di proyek SBI, pendidikan di daerah terpencil, dan minimnya layanan pendidikan literasi untuk kaum bisu-tuli atau disabled, pengembangan profesi guru dan dosen serta character building dalam dunia pendidikan nasional. Setelah sessi presentasi makalah mahasiswa, acara hari kedua ditutup dengan forum perkenalan seluruh peserta di sebuah ruangan khusus Victoria University. Acara ini berlangsung sekitar 1,5 jam.
Hari Ketiga
Hari ketiga (Ahad, 18 Juli 2010), acara dibuka dengan Diskusi Panel II untuk membicarakan isu pendidikan di tanah air melalui perspektif tata kelola penyelenggarannya sebagai layanan masyarakat (public services). Pembicaranya adalah:
Dr. Taufik Hanafi (Direktur pada Direktorat Agama dan Pendidikan, Bapenas) dengan makalah berjudul "Decentralisation of Education Sector in Indonesia: Evidence and Policy Implication."
Ade Irawan dari Indonesian Corruption Watch/ICW dengan makalah berjudul "Good Governance dalam Tata Kelola Anggaran Pendidikan Nasional"
Prof. Richard Chauvel (Associate Professor at School of Social Science, Victoria University) menyampaikan makalah tentang kerjasama pemerintah pemerintah Australia dan Indonesia dalam berbagai program pengembangan pendidikan.
Ringkasan Diskusi Panel Hari Kedua Sessi ini menyoroti bahwa sistem pendidikan nasional masih menyimpan berbagai persoalan, mulai dari konseptualisasi hingga implementasi. Aspek konseptualisasi antara lain menyangkut prinsip otonomi berbasis sekolah dimana guru sebagai garda depan proses pembelajaran dan penilaian. Sementara kebijakan ujian nasional yang dijadikan satu-satunya tolak ukur kelulusan tanpa memandang disparitas yang begitu beragam malah bertentangan dengan prinsip ini. Aspek implementasi antara lain menyangkut masalah pendanaan pendidikan yang bersumber dari APBN.
Dalam kasus BOS (Biaya Operasional Sekolah), misalnya, proses penyaluran dana langsung ke rekening milik sekolah ternyata tetap tak menghilangkan potensi korupsi karena posisi kepala sekolah yang subordinat di bawah kepala dinas pendidikan di level kabupaten/kota. Dengan otoritas mengangkat dan memberhentikan kepala sekolah serta menentukan distribusi berbagai dana dari pemerintah, kepala dinas kerapkali memaksa atau menciptakan situasi sehingga kepala sekolah harus menyerahkan sejumlah uang supaya institusinya mendapatkan berbagai dana.
Tidak hanya masalah uang, yang lebih dikhawatirkan adalah pengaruh relasi kuasa ini pada otonomi sekolah yang seharusnya lebih memperhatikan kebutuhan masyrakat akan pendidikan dan memberikan layanan yang terbaik untuk mereka. Untuk menjawab persoalan ini, pemerintah harus meninjau ulang kebijakan ujian nasional sebagai satu-satunya tolak ukur kelulusan. Ujian nasional adalah metode penilaian yang tepat bagi pemerintah untuk memetakan capaian kualitas pendidikan dengan disparitas yang beragam, tapi sangatlah sentralistis dan otoriter bila menjadi satu-satunya tolak ukur kelulusan. Otoritas terakhir haruslah dikembalikan kepada guru yang setiap hari menanggung tanggungjawab secara langsung dalam proses pendidikan.
Dalam soal potensi korupsi berbagai dana pendidikan, patut dipertimbangkan untuk memperkuat Komite Sekolah sebagai representasi orang tua murid dan pemangku kepentingan pendidikan di sekitar sekolah. Institusi ini harus diperkuat kapasitasnya sehingga mampu menyusun Anggaran Perencanaan Belanja Sekolah (APBS) dan mengawasi penggunaannya, serta mengangkat dan memberhentikan kepala sekolah untuk mengurangi intervensi dan tekanan kepala dinas di level kabupaten/kota.
Setelah diskusi panel tersebut selesai, acara dilanjutkan dengan presentasi sekitar 20 makalah yang tersisa dari seluruh peserta, baik dari Australia maupun luar Australia. Menurut keterangan panitia, pada dasarnya seluruh makalah yang dipresentasikan pada forum tersebut adalah makalah yang diajukan para pelajar Indonesia di seluruh dunia kepada panitia KIPI jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan. Seluruh makalah yang masuk, diseleksi panitia dari sisi kelayakan dan relevansinya. Lalu panitia mengeluarkan pengumuman, makalah mana saja yang dinyatakan lulus dan dapat dipresentasikan pada acara tersebut, sekaligus mengundang penulisnya untuk menjadi peserta konferensi dan presentasi. Selain itu, seluruh makalah dan presentasi disampaikan dalam Bahasa Inggris.
Hal ini tidak berlaku bagi delegasi mahasiswa Indonesia di Mesir. Tiga mahasiswa utusan Masisir yang difasilitasi oleh KBRI Cairo, dua di antaranya (saudari Mayyadah dan Saudara Romli Syarqowi) mendapat kehormatan untuk mempresentasikan makalah mereka yang merupakan juara 1 dan 2 lomba menulis karya ilmiah populer di KBRI Cairo beberapa waktu lalu. Makalah tersebut diterima oleh panitia dan langsung diberikan waktu/jadwal untuk presentasi (seperti peserta dari negara-negara lain) tanpa dilakukan seleksi oleh panitia. Mereka sangat tertarik dan memberikan kesempatan agar dua makalah tersebut dipresentasikan seperti makalah-makalah lainnya, karena mereka mengetahui bahwa dua makalah tersebut sudah melalui proses seleksi ketat di Cairo, yaitu melalui perlombaan. Selain itu, panitia dan para peserta pun memperbolehkan presentasi dalam bahasa Indonesia (khusus delegasi Mesir), karena mereka mengetahui bahwa bahasa yang dikuasai Masisir adalah Bahasa Arab.
Saat presentasi, delegasi Cairo mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari peserta. Mungkin ada beberapa hal yang membuat presentasi delegasi Cairo sangat menarik bagi para peserta lainnya. Di antaranya:
Tema yang diangkat delegasi Masisir sangat berbeda dengan tema yang diangkat oleh delegasi negara lain. Ketika para delegasi lain sibuk membahas tema-tema seputar infrastuktur dan fasilitas fisik pendidikan nasional, delegasi Cairo tampil dengan tema yang memandang pendidikan dari sisi yang berbeda, yaitu soal pendidikan berkarakter/akhlak yang sudah memudar dalam pendidikan nasional, perlunya reorientasi pendidikan nasional serta nasib profesi guru dan dosen. Saudari Mayyadah mempresentasikan makalahnya yang berjudul: Pendidikan Berbasis ESQ: Sebuah Solusi Dekadensi Moral Bangsa. Adapun saudara Romli Syarqawi mempresentasikan makalahnya yang berjudul: Strategi Pengembangan Profesionalisme Dosen di Indonesia: Sebuah Sumbang Saran.
Hampir seluruh peserta dan panitia sangat mengenal nama besar Universitas Al-Azhar Mesir sebagai perguruan tinggi tertua di dunia dengan segudang ulamanya, sebagai tempat sebagian besar Masisir belajar dan berguru di sana, sehingga pola pikir dan setiap analisisnya selalu menggunakan pendekatan religius.
Di antara bentuk apresiasi para peserta dan panitia tersebut adalah bahwa sesaat setelah mereka presentasi, staf KBRI yang mendampingi mereka dibanjiri ucapan selamat dari para peserta dan panitia. "KBRI Cairo berhasil memilih delegasi terbaik untuk acara ini" ujar salah seorang mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh program S-3 di Monash University, Australia yang khusyuk menyimak seluruh presentasi.
Rekomendasi Konferensi dan Catatan Delegasi Masisir: Di akhir konferensi, ketua panitia membacakan rekomendasi yang akan diserahkan kepada Presiden RI, dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan Nasional, Badan Perencana Pembangunan Nasional dan Atase Pendidikan Nasional di KBRI Canberra.
Rekomendasi kebijakan tersebut meliputi, pemerintah harus:
Meninjau ulang Ujian Nasional sebagai satu-satunya tolak ukur kelulusan;
Memperbaiki mekanisme pengelolaan beasiswa DIKTI, menyangkut jumlah biaya hidup (living cost), masa studi bagi mahasiswa Doktoral dari 3 tahun menjadi 4 tahun dan pembekalan bahasa Inggris akademis untuk kepentingan studi;
Meningkatkan mutu pendidik, anak didik, sistem, serta sarana dan prasarana pendidikan di seluruh tanah air tanpa membedakan kasta sekolah, sekolah biasa atau sekolah berbasis internasional;
Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk menangani pendidikan di daerah, termasuk perbaikan sistem dan pengawasan yang lebih ketat atas penggunaan dana publik di sektor pendidikan;
Peningkatan mutu pendidikan ke standar internasional harus menitikberatkan pada substansi pendidikan tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal;
Pelajar Indonesia yang belajar di luar negeri adalah duta bangsa, yang memiliki kesempatan untuk berkontribusi baik ketika di luar negeri maupun ketika kembali ke Tanah Air. Karena itu, perlu dibuka peluang bagi mereka untuk turut berperan serta supaya tidak enggan untuk kembali pulang;
Memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, termasuk disadvantage and disabled people, melalui perbaikan cara pandang hingga peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi mereka.
Pertemuan Informal Atase Pendidikan Selain acara formal yang berlangsung sangat padat ini, staf Atase Pendidikan KBRI Cairo melakukan pertemuan informal dengan Atase Pendidikan KBRI Canberra dan Atase Pendidikan KBRI Papua Nugini. Pertemuan tersebut diisi sharing informasi perkembangan pendidikan di negara akreditasi serta model pembinaan mahasiswa Indonesia.
Hal-Hal Yang Perlu Ditiru PPMI dan Masisir dari PPI Australia Di antara hal unik yang dimiliki anggota dan pengurus PPI Australia dan perlu dicontoh PPMI-Mesir dan Masisir adalah:
Meskipun para pelajar Indonesia di Australia sangat banyak (sekitar 16.000 orang), tetapi mereka konsisten menggunakan Bahasa Inggris sebagai komunikasi sehari-hari sesama mereka;
Seluruh pelaksanaan konferensi (dari pembukaan, diskusi panel sampai penutupan) menggunakan Bahasa Inggris, sehingga kemampuan bahasa Inggris para mahasiswa semakin terlatih;
PPI Australia mampu menggandeng lembaga-lembaga asing sebagai sponsor kegiatan, sehingga selain disponsori oleh KBRI Canberra acara tersebut disponsori pula oleh: Victoria University, La Trobe University, KaboLawyers, Togglio, Oznmate dan MivoTV.
Untuk menghadiri acara serius semacam ini, mereka lebih mendahulukan kapasitas intelektual utusan, sehingga sebagian besar utusan dan presentator dari pelajar Indonesia seluruh dunia minimal merupakan peneliti program S-2 atau S-3 serta ditentukan berdasarkan seleksi yang ketat dan terbuka bagi seluruh pelajar Indonesia yang berada di seluruh dunia.
